Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ( KKP) Susi Pudjiastuti menjawab sindiran dari politisi Partai Gerindra soal penolakannya atas kebijakan MenteriKKPEdhy Prabowo yang mencabut larangan ekspor benih lobster. Menurut Susi Pudjiastuti, dirinya sebagai rakyat biasa memang tak rela jika bibit lobster itu diekspor. Hal itu menjawab sindiran dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro.

Ia merupakan salah satu pihak yang setuju dengan dibukanya keran ekspor benih lobster. Darori Wonodipuro menyebut kalau polemik ini masih ada campur tangan dari menteri lama yang belum rela melepas jabatannya. "Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya. Kok yang direcokin lobster?," kata Darori Wonodipuro dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Namun, ia tak menyebut nama menteri yang ia maksud. Tapi jika dilihat ke belakang, mantan menteri yang kerap menyentil kebijakan Edhy Prabowo soal ekspor benih lobster adalah Susi Pudjiastuti. Bahkan saat menjabat sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiastuti yang melarangh adanya ekspor benih lobster.

Hingga saat ini pun ia terus menyuarakan penolakan atas kebijakan tersebut. Rupanya sindiran itu ditanggapi oleh Susi Pudjiastuti. Melalui akun Twitter nya, Susi Pudjiastuti memposting artikel berita soal sindiran tersebut.

Ia menyadari mantan menteri yang dimaksud itu adalah dirinya. Artikel itu berjudul "DPR Bela Edhy Prabowo soal Ekspor Benur: Ada Mantan Menteri Belum Rela". Sambil memposting berita tersebut, ia menyertakan emoji tepuk tangan.

Kemudian Susi Pudjiastuti membenarkan kalau dirinya tak rela. Tapi bukan tak rela melepas jabatan, tapi tak rela kalau bibit lobster diekspor. "Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor.

Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor," tegas Susi Pudjiastuti. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kini tengah disorot karena mencabut larangan pengambilan benih lobster. Edhy Prabowo pun kekeuh dengan kebijakannya yang menurutnya akan mensejahterakan nelayan.

Ia pun mengaku tak peduli dengan banyaknya serangan yang datang soal kebijakan tersebut. Menurut Edhy Prabowo, biar Presiden Jokowi saja yang menegurnya jika memang kebijakan itu tidak baik. Dilansir dari Youtube medcom id Senin (5/7/2020), Edhy Prabowo menjelaskan bahwa semangat awalnya mencabut larangan pengambilan benih lobster ini karena ingin menghidupkan orang orang yang selama tergantung pekerjaannya pada benih lobster.

"Ini aja ada ribuan lebih, berdasarkan data ada Rp13.000, dan saya sangat yakin lebih dari itu ratusan ribu, apalagi orang yang karena sekarang kesusahan cari pekerjaan dengan ini ada peluang," ungkap Edhy Prabowo. Ia pun menegaskan bahwa niat awalnya hanya itu, bukan untuk mencari keuntungan yang lainnya. "Tapi kan Akhirnya saya ditantang dengan suatu isu lingkungan yang luar biasa dahsyat," kata dia lagi.

Padahal menurutnya, apa yang ia lakukan saat ini hanya menindaklanjuti saat diriya masih di komisi IV DPR RI. "Masukan masukan ahli tokoh tokoh pelaku usaha bawa ini tidak ada masalah, didorong yang penting mereka makan dulu ya saya nggak mau kalah saya juga," ujarnya. Untuk itu, ia kemudian mengadakan jajak pendapat dengan seluruh lapisan masyarakat dan para akademisi.

"Sampai semua masukan clear, dan bahkan kami mengadakan kunjungan ke negara yang meneliti lobster khusus di Tasmania Australia. Ada hasil riset kita dulu di BSDM bahwa lobster kita itu ada sekitar total semua 26 miliar," ungkapnya. Kemudan ia berpikiran, bahwa jika dari jumlah itu diambil 10 persennya, maka masih jauh lebih banyak yang ada di laut. "Makanya daripada kita berdebat maju mundur, yang ragu tolong kasihkan argumen lain selain ini, (ternyata) nggak ada, Oke mari kita terus jalan," jelasnya.

Kemudian ia pun mengaku mendapatkan pengetahuan baru dari profsor lobster di Tasmania. "Dia ngasih tau ke saya, ekstensi lobster ini bertelur satu juta, saya berasumsi telur itu 500 ribu," kata dia. Kemudian profesor lobster itu, kata Edhy Prabowo, mengatakan bahwa lobster bisa terus bertelur selama empat bulan.

Hal itu dikarenakan musim panas di Australia hanya empat bulan. "Kalau gitu di Indonesia bisa sepanjang tahun donk? 'Oh I have to checked it', dia harus meneliti. Oke berarti saya bisa pegang dengan empat bulan ini, oh bisa kata dia," tutur Edhy Prabowo. "Itu kata beliau, beliau itu bukan orang yang enggak pernah ke Indonesia, sudah bolak balik Indonesia, dulu pernah kita kerjasama tapi diputus," jelasnya lagi.

Kemudian ia pun menantang mereka untuk melakukan pnelitian di Indonesia, namun belum berjalan karena keburu ada Covid 19. "Yang jelas, lobster itu di tempat dia sudah bisa dikembangbiakkan sendiri, dikawinkan sendiri, sama halnya kita di Indonesia sudah bisa mengawinkan kepiting sendiri, udang windu sendiri, sudah bisa tanp harus dari alam," tambahnya. Ia lalu menjelaskan kenapa dirinya memberi kesempatan lobster untuk dibudidayakan.

"Lobster ini kalau hidup, bertelur di alam, berkembang biak di alam, dia hidupnya hanya 2,0 persen, berarti kan kita pasrah kalau menyerahkan ke alam, makanya dibudidaya, tanpa teknologi yang luar biasa sebenarnya, itu bisa 40 70 persen," ungkapnya lagi. Ia pun menyebut bahwa Vietnam sudah bisa melakukan itu, dan 80 persen benihnya dari Indonesia. "Ya kan daripada ilegal gak ada nilainya juga, rakyat ditekan, ya kenapa kita enggak buka aja sekalian, tapi dengan aturan," kata dia.

Ia juga mengatakan, bagi perusahaan yang mau melakukan budidaya, akan dipanggil, daftar dulu, lalu didata, izin tangkap, izin budidaya, karantina, kumpul, lalu didata dengan ahlinya. "Tidak dibatasi berapa perusahaan, siapa saja yang mau, wong konstitusi kita enggak bisa membatasi siapa, kesamaan dalam berusaha," ujarnya. Ia juga menerangkan kalau perusahaan yang membudidaya benih lobster harus mengembalikan 2 persen ke laut Indonesia.

"Kewajiban dia mengembalikan 2 persen ke alam, setelah dibesarkan itu tidak lepas, wajib tetap mengikat," jelasnya. "Pengawasannya?," tanya host. "Ada, kan dikontrol," ujarnya.

Ia pun mengaku tak akan gentar dengan banyaknya serangan yang datang padanya akibat kebijakan ini. "Orang mau nganggep bagusnya si menteri KKP ini, kalau dasarnya enggak suka sama menteri KKP yang enggak ada solusi," kata dia. "Mereka akan selalu hajar, makanya saya enggak peduli, bagi saya yang penting masyarakat saya yang tadinya gak bisa makan, yang tadinya kehilangan pekerjaan gara gara dimatikan oleh peraturan negara, dan saya akan lakukan itu," tandasnya.

Menurutnya, satu satunya yang bisa menghalanginya adalah Jokowi. "Ini tugas Presiden kepada saya, kalau saya saya salah biar Pak Presiden yang mengoreksi saya karena beliau atasan saya. Saya siap dan patuh atas semua yang diperintahkan," katanya. "Selama ini belum ada ekspresi dari presiden?," tanya host lagi.

"Saya selalu laporan dan beliau mengingatkan langkah dan kewaspadaan bla bla bla, bahkan beliau bilang banyak hal yang perlu dikomunikasikan, ini yang saya lakukan sekarang," kata Edhy Prabowo. "Tetapi intinya secara aturan tidak ada soal sejauh ini dari presidennya," tanya host lagi. "Alhamdulillah belum ada," tandas Edhy Prabowo.